Pengawasan P2B DKI Jakarta Menuju Standar Internasional

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mendapat penghargaan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari badan sertifikasi ISO yang berkantor pusat di Jerman, PT Tuv Nord. Sertipikat ISO yang diterima Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta untuk katagori Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Lebih dari Delapan Lantai. Tahun depan, katagori pengawasan pun akan bersertipikat ISO. Apa sebenarnya yang diinginkan instansi P2B dengan sertipikat ISO tersebut? Berikut penuturan Kepala Dinas P2B DKI Jakarta Ir Hari Sasongko MSi kepada IMEDIACYBER.

Sejak kapan instansi P2B bersertipikat ISO (International Organization for Standardization)?
Tahun 2004 sudah mengawali ISO, dan baru pelayanan pada tingkat kecamatan untuk izin rumah tinggal jadi belum sampai bangunan yang tinggi. Setelah itu kecamatan selalu mendapat sertipikat ISO setiap tahunnya. Targetnya pada 2012 semua jenis bangunan sudah ter-ISO-kan.

Lalu jenis sertipikat ISO apa yang didapat P2B tahun ini?
Untuk yang sekarang ini (2011), delapan lantai keatas sudah mendapat ISO. Mulai dari pelayanan kewenangan dinas, kewenangan pelayanan sudin, maupun kewenangan pelayanan kecamatan, ketiga-tiganya mendapat ISO Pelayanan.

Apakah ke 42 kecamatan di Jakarta juga sudah bersertipikat ISO?
Yang disertifikasi masing-masing sudin baru dua kecamatan karena terkendala masalah mahalnya biaya. Tapi masing-masing sudin dan dinas sudah bersertifikat.

Tadi Pak Hari hanya menyebutkan ISO Pelayanan sedangkan di P2B ada juga pengawasan. Apakah pengawasan tidak mendapat sertipikat ISO?
ISO Pengawasan mulainya dari dinas yang dapat dan baru di mulai tahun ini dan sudah di audit. Tahun ini kita mulai dari yang kompleks, yaitu bangunan tinggi. Kalau ISO Pengawasan untuk dinas berhasil tahun ini, mungkin tahun depan ISO Pengawasan dikloning modelnya juga untuk sudin dan kecamatan. Tahun depan bukan hanya ISO pelayanan saja, tetapi ISO Pengawasan juga.

Jadi pengawasan pun harus bersertipikat ISO?
Memang selama ini kita melakukan pengawasan lemah karena belum ada SOP (Standard Operating Procedure)-nya. Sekarang SOP-nya mulai disusun. Dengan adanya ISO nanti pengawasan akan detil sekali. Pengecekan dan laporan akan lebih detil.

Lalu bagaimana dengan rencana penggunaan Building Inspector?
Sebelum Building Inspector bekerja, nanti Building Inspector akan memakai ISO ini untuk standarnya. Kita dahulu yang menerapkan ISO ini, baru setelah itu Building Inspector yang akan menggunakan ISO ini. Itu nanti yang akan kita kontrol dan audit. Building Inspector untuk bangunan tinggi itu untuk tahun depan.

Apakah petugas P2B nantinya bisa bekerja dengan sistem ini?
Petugas kita ini juga nantinya akan bersertipikat ISO, harus mengikuti pelatihan, ujian. Kalau sudah bersertipikat baru bisa mengawasi ke lapangan. Jadi ada peningkatan kompetensi. Kemudian, alat-alatnya pun harus bersertipikat ISO, yang harus lolos uji laboratorium. Alat ukurnya itu harus ditera. Jadi nanti, jika ada apa-apa atau bangunannya rubuh maka nanti petugasnya juga akan kena. Kualitas bangunan akan terukur, kualitas bangunan harus teruji. Jika petugasnya sudah bersertipikat, alat-alatnya pun sudah di tera sesuai ISO Pengawasan maka insya Alloh pengawasannya jadi lebih baik.

Mengapa dipilih perusahaan penerbit sertipikat ISO dari Jerman?
Dipilih TUV karena hasil lelang. Nanti ISO Pengawasan dari KAN. Tapi kalau tidak salah, KAN bantuan dari BSN (Badan Sertivikasi Nasional). Membantu supaya ISO Pengawasan ini bisa berjalan. Anggarannya dari mereka berupa bantuan manajemen mutunya. Tapi nanti konsultan yang memeriksa dan auditnya lelang.

Sebenarnya, apa tujuan utama dari sertipikasi ini?
Loh, kan kalau pengawasan itu menjamin supaya apa yang sudah dikerjakan sudah standar produk. Sekarang ini memeriksa bangunan bukan hanya harus sesuai dengan tata ruang, kita juga harus memeriksa kehandalannya. Oleh sebab itulah dibuat dengan sistem ISO Penga-wasan ini. Memang kalau di sebuah industri rumit, apalagi yang dipakai contoh oleh KAN adalah nuklir. Tapi setidaknya kita sudah bisa melangkah, lama-lama makin canggih, dan semakin canggih.

Negara apa di Asia yang sudah bersertipikat ISO?
Kalau di Vietnam, menurut teman-teman yang sudah kesana, itu SOP-nya mulai dari pemerintahan. Mulai dari pejabat hingga instansi-instansi ada SOP-nya hingga menjadi satu muara. Kalau disini baru mulai P2B.

Apa sisi positifnya?
Tidak ada pekerjaan yang tanpa SOP. Dengan SOP bisa kelihatan kerja yang ada kesalahan maupun yang ada kelalaian. Sekarang yang terjadi tidak bisa di ukur, karena tidak ada SOP-nya, lalu saling menyalahkan. Kalau pemerintahan itu sebetulnya fungsinya regulator. Yang sekarang ini, ya operatornya pemerintah, ya regulatornya pemerintah. Jadi semua-semua ditangan satu orang bukan di pemerintahan, harusnya sharing, kita ini hanya regulator. Yang operator itu bisa outsourching, orang lain. Maka Building Inspector itu nanti kita bayar, kita pilih, kita seleksi, bukan untuk pegawai negeri, tetapi untuk melakukan tugas-tugas tadi, kita yang mengontrol. Bila melakukannya tidak benar, melakukan manipulasi data, kita bisa cabut sertipikatnya maka dia seumur-umur tidak bisa lagi kerja sebagai Building Inspector.

Apakah fungsi P2B Pengawasan akan hilang digantikan Building Inspector?
P2B Pengawasan hanya mengontrol, apa laporan Building Inspector, kemana saja hari ini, apa hasil kontrol bangunan hari ini. Kalau nanti kita tidak usah terjun ke lapangan, kita yang buatkan jadwal ke lapangan untuk Building Inspector. Bahkan yang bongkar bangunan pun outsourching nanti. Jadi tinggal tentukan harga satuan sekian meter persegi dibongkar. Begitu ada Building Inspector, ada pelanggaran disana volumenya sekian, dibuatkan surat operasi bongkar, setelah bongkar buat fotonya sebagai tanda buktinya baru kita bayar. Pegawai kita hanya mengatur sistem saja, tanpa harus terjun langsung. Artinya sekarang, mohon maaf, SPB (Surat Perintah Bongkar) ada 100, yang bisa dibongkar cuma 10. Terus yang 90 lagi mau diapakan. Tapi kalau kita tidak terjun langsung, 100 itu akan kita program. Kenapa kita yang harus bongkar langsung, kita hanya mengatur lalu lintas pembongkarannya saja.

Seberapa efisien jika sistem ini diterapkan?
Kalau sekarang ini terlihat hanya asal kerja saja. Tidak ada produktifitas. Ini ada kasus besar, bangunannya sudah jadi. Kalau nanti tidak begitu. Laporan dari Building Inspector, ada surat perintah, bongkar. Kalau kita tidak lakukan bongkar, Building Inspector bisa lepas tangan, bukan. Kita yang salah karena tidak lakukan bongkar. Nah kalau kita bongkar sendiri, keteteran. Harus ada perusahaan yang siap 24 jam standby. Begitu ada laporan masuk, surat perintah bongkar, bongkar. Jadi kita betul-betul murni hanya regulator, operatornya outsourching. Outsourchingnya itu yang kita kontrol.

Jadi P2B sudah tidak lagi disebut regulator sekaligus eksekutor?
Ya kalau eksekutornya tetap dari kita tapi bukan kita yang bongkarnya. Sekarang, ya operator, ya eksekutor, ya regulator, semua jadi satu. Dan yang perintah dia-dia juga, bagaimana mau selesai kerjaan. Jadi kita mengembangkan sistemnya. Kalau semua pegawai kita sibuk, siapa yang mau mengontrol. Sekarang tugas kita regulator, mengatur sistem. Kita yang mikirin, yang mengerjakan orang lain.

Tapi kabarnya Pak Hari dalam waktu dekat ini akan pensiun. Bagaimana nantinya sistem tersebut?
Oleh sebab itu sekarang saya mengadakan sayembara untuk staf-staf saya, baik essolon 3 dan 4. Ada 10 tim dengan masing-masing wilayah ada dua tim. Dalam waktu sebulan setengah akan membuat platform program kerja P2B hingga tahun 2030. Hadiahnya kalau bagus menjadi essolon 2 menggantikan saya.

Siapa jurinya?
Dewan jurinya kita minta pak asisten, Biro Ortala, dari bank dunia, agar mereka semua merasa memiliki. Nanti sekitar akhir April mudah-mudahan sudah masuk hasilnya, nanti kita tunjuk dewan jurinya.

Penghargaan apa bagi kesepuluh tim?
Nanti kesepuluh hasil pemikiran dari tim kita terbitkan buku. Bila mendadak dalam lima tahun nanti ada pemikiran baru, tidak masalah, karena dokumentasi pemikirannya ada.

Bagaimana tanggapan masyarakat Jakarta mengenai sistem ini?
Ini perlu dukungan dari masyarakat juga, masyarakat perencana, masyarakat pengawas, masyarakat kontraktor. Tentu kita punya misi yang sama agar pembangunan di DKI ini mencapai tujuannya.

Apa harapan Anda jika sistem ini sudah berjalan?
Oleh sebab itu nanti setelah ISO berjalan, kontraktor yang ada di Jakarta harus punya ISO. Jadi dengan demikian, kontraktor yang tidak punya ISO tidak lagi dapat membangun di Jakarta. Bukan tidak mungkin, kontraktor harus ter-ISO-kan, perencana mungkin juga harus ter-ISO-kan, mungkin juga pengawas harus ter-ISO-kan. Kalau semua bekerja sudah sistem ISO, baik kontraktor, pengawas, perencana, pemerintahnya, semua sudah berizin ISO, baru bulat. Kalau pemerintahannya saja yang baru ter-ISO, ya tidak nyambung. Kita doakan sama-sama, karena sebentar lagi saya sudah tidak ada, sudah pensiun.