Menurutnya, siapapun gubernur-nya saat ini tak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta secara cepat, baik persoalan kemacetan, banjir maupun yang lainnya.

“Karena itu, kita harus melihat keberhasilan yang ada. Siapapun gubernurnya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dalam waktu dua tahun. Pak Fauzi sudah bekerja keras,” ujar Adyaksa Daud yang mengaku sudah ada mendukung menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

Partai Golkar dan Partai Demokrat yang beberapa waktu lalu mencalonkan Fauzi Bowo untuk kembali menjabat sebagai gubernur DKI dikabarkan tidak akan lagi mencalonkan Fauzi Bowo sebagai gubernur Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah 2012 mendatang. Namun Foke, sapaan Fauzi, mengaku belum memikirkan hal ini.

Foke mengatakan akan fokus menjalankan perannya sebagai Gubernur. “Tugas saya adalah jadi gubernur. Dan saya akan coba melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya,” kata Foke.

Foke menjelaskan, dia tidak khawatir dengan penarikan dukungan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Karena dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang berperan bukanlah partai politik.

“Yang milih nanti bukan partai. Tapi warga DKI Jakarta yang punya hak pilih,” ucap Foke.

Penarikan dukungan Demokrat disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani. Foke dinilai sudah tidak layak karena kinerjanya yang dinilai buruk selama memimpin Provinsi DKI Jakarta.

“Ada kekacauan. Pertama, janji dari ahli untuk bangun Jakarta saya pikir nol besar, karena branding yang dikemas bersama itu tidak terealisir sama sekali hingga sekarang,” ujar Irfan.

Selain itu, DPD Partai Demokrat melihat Foke selama empat tahun belakangan ini tidak dapat menunjukkan nilai leadership sebagai top executive di Jakarta. Alasan ini yang kemudian menurut Irfan membuat dukungan berkurang dan lama kelamaan menghilang.

Sementara dari Golkar berencana berpindah hati ke Prya Ramadhani yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Prya dianggap mampu memenuhi lima kriteria yang harusnya dipenuhi setiap kepala daerah.

“Pemimpin yang akan datang selain harus memiliki kemampuan dan keberanian, pertama harus komitmen untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang paling penting,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali.

Kemudian yang kedua, tambah Ashraf, seorang pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan baik kepada sektor dan instansi terkait sehingga tidak terjadi polemik. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian baik, mau mendengar aspirasi masyarakat, turun ke bawah dan membantu yang lemah.

Lalu yang keempat, punya kecerdasan, karena Jakarta masyarakatnya sangat heterogen, serta memiliki keberanian dan tanggung jawab dan ketegasan. “Dari kriteria itu mayoritas ada pada Prya Ramadhani,” tegasnya.

Hingga kini, Partai Golkar sendiri belum secara resmi mengumumkan pencalonan Prya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ashraf, hal itu disebabkan penyelenggaraan Pemilukada yang masih 1,5 tahun lagi.

Ketika ditanya, apakah Ketua DPD Golkar DKI Prya Ramadhani layak dicalonkan, Ashraf Ali secara diplomatis mengatakan bahwa Prya Ramadhani sudah banyak dikenal masyarakat luas. “Siapa yang yang tidak kenal pak Prya, masyarakat luas sudah mengenalnya,” ucap Ashraf Ali.

Sementara itu, Partai Demokrat secara terang-terangan akan mencalonkan Ketua Umum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta H Nachrowi Ramli sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatang.

“Partai Demokrat sudah memutuskan, berdasarkan hasil Musda bahwa yang akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah H Nachrowi Ramli,” kata Sekjen DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani.

Menurutnya, H Nachrowi Ramli layak memimpin DKI Jakarta mendatang sebab sebagai figur maupun program-program yang dicanangkan sangat layak dicalonkan, bahkan sudah sangat dikenal masyarakat secara luas.

“Itu juga diperkuat dengan hasil survey. Yang jelas, kita butuh pemimpin baru di Jakarta untuk memperbaiki Jakarta secara keseluruhan,” imbuh Irfan.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah justru menyangsikan keseriusan Partai Demokrat yang mencalonkan H Nachrawi Ramli sebagai calon gubernur mendatang. Sebab Fauzi Bowo juga sama-sama dari Partai Demokrat.

“Karena itu, cara pendekatanya tak bisa dengan menyalahkan Fauzi Bowo yang dianggap belum berhasil membangun Jakarta. Harus dibangun cara-cara politik yang santun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Gubernur DKI Jakarta perlu dari calon independen. Sebab berdasarkan data yang ada ternyata 80 persen masyarakat Jakarta merupakan massa mengambang yang tidak fanatik dengan partai tertentu.

“Jumlah besar suara itu sangat liar. Karena itu, harus ada calon dari jalur independen yang dimunculkan untuk membangun Jakarta ini,” ujarnya.

Hal berbeda dari pilkada sebelumnya dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan diri akan mengusung calon internal dalam putaran Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012.

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2007, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencalonkan Fauzi Bowo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta saat ini. Kepastian sikap PDI-P tersebut diutarakan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Sayogo Hendro Subroto.

“Sudah muncul beberapa nama. Kami akan menyerap aspirasi dari bawah. Kami memastikan akan mengusung kader sendiri,” ujar Sayogo.

Menurut Sayogo, dari beberapa nama yang muncul tersebut, salah satunya adalah Wakil Bupati Tangerang Rano Karno. Namun, hal itu akan dikonsolidasikan secara internal kemudian semoga saja sudah ada nama resminya dalam rakerda nanti.

Rakerda PDI-P DKI Jakarta diperkirakan akan berlangsung pada Juni 2011. Pada saat itu, setiap cabang dan ranting akan mengajukan kandidat yang dijagokan dalam Pilkada 2012.

Meski akan mengajukan calon dari kalangan internal, Sayogo menjelaskan, PDI-P tidak menutup kemungkinan calon tersebut akan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur, bukan calon gubernur. Hal tersebut mengingat suara PDI-P di Jakarta tidak terlalu signifikan.

“Itu bisa jadi salah satu kemungkinannya, tetapi adanya koalisi dengan partai lain tetap terbuka bagi PDI-P,” kata Sayogo.

Selain itu, alasan PDI-P tidak lagi mencalonkan Fauzi Bowo dalam Pilkada 2012 adalah banyaknya keluhan masyarakat akan berbagai program yang tidak jelas penyelesaiannya.

“Coba tanya apa puas dengan Jakarta yang macet? Dari situ saja sudah mudah ditebak,” tuturnya.

Dia menilai pemerintah saat ini tidak memiliki komunikasi yang baik dengan warganya sehingga tiap kali membuat kebijakan selalu ditentang karena sosialisasi tidak berjalan baik.

“Selain itu, prioritas. Untuk mengatasi macet, apakah harus membatasi kendaraan atau membangun jalan, ya kan? Apa membangun jalan itu solusinya? Coba dijawab sendiri sekarang Jakarta bagaimana,” ujar Sayogo.

Calon gubernur dari parpol besar punya peluang besar menang di Pilkada DKI 2012. Penilaian itu berdasarkan persentase jumlah massa parpol besar di Jakarta dan hasil Pemilu 2009. Parpol yang dimaksud adalah Demokrat dan PKS.

“Demokrat punya massa 30 persen, sedangkan PKS antara 12 hingga 16 persen,” kata Direktur Riset Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya kepada wartawan, di Jakarta. Tapi, tidak menutup kemungkinan partai kecil memenangi pilkada DKI. Hal itu dikarenakan faktor tingkat kecerdasan masyarakat Jakarta.

“Yang pasti, siapapun calon yang memiliki anti-tesa atau bisa menjawab kegagalan Foke, punya kans besar menang di pilgub. Hal ini berdasarkan tingkat kekecewaan masyarakat terhadap kinerja incumbent seperti macet dan banjir.” papar Yunarto.

Jelas terlihat bagaimana yang kaya memanfaatkan yang miskin, yang miskin mengganggu yang kaya, yang berkuasa menindas yang jelata, majikan menyiksa pembantunya, pembantu berani melawan majikannya, yang kuat menindas yang lemah. Sehingga tidak satupun diantara kita merasa bahagia, aman dan tenteram. Seluruh lapisan masyarakat tersebut masing-masing merasa terancam, sehingga harus bertahan, atau bahkan menyerang dan mengancam, sehingga tidak merasakan ketentraman dan keamanan dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin masyarakat bisa hidup bahagia, sementara mereka senantiasa berperilaku lebih mengutamakan menuntut haknya, tanpa mau melihat adakah kewajibannya sudah ditunaikan terlebih dahulu.

Sesungguhnya Alloh SWT sebagai pencipta manusia berikut seluruh keperluannya yang ada di alam semesta ini, sudah memberikan ketetapan yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Ketetapan tersebut adalah bahwasanya keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan manusia dalam kehidupannya baik di dunia apalagi di akhirat, hanya diletakkan pada amal agama yang sempurna, dimana bagi yang beragama Islam adalah sejauh mana ummat Islam melaksanakan seluruh perintah Alloh SWT dengan mengikuti contoh yang telah diberikan oleh Rosululloh SAW.

Dengan demikian siapapun dan bagaimanapun keadaan seseorang, apakah Alloh SWT berikan kekayaan, kekuatan, kepandaian, dan kekuasaan, ataupun Alloh SWT tetapkan dalam kemiskinan, kelemahan dan kebodohan, namun Alloh SWT berkenan untuk mewujudkan kesempurnaan agama dalam kehidupannya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, dan dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Kemudian Alloh SWT akan merubah seluruh perilaku masyarakat, dimana yang kaya akan mencintai yang miskin, yang miskin akan menghargai yang kaya, yang berkuasa akan melayani hak-hak rakyatnya, rakyatnya akan memenuhi kewajibannya, yang kuat akan membela dan melindungi yang lemah, sementara yang lemah akan senantiasa mendoakan yang kuat.

Demikianlah sesungguhnya perkara yang dikehendaki oleh Alloh SWT, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur’an: “Aku tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali apabila kaum tersebut berusaha untuk merubahnya”.

Jelaslah bahwa Alloh SWT menghendaki agar masyarakat melakukan suatu usaha, yang mana usaha tersebut akan menjadi sebab Alloh SWT berkenan untuk merubah nasib mereka. Dengan demikian satu-satunya usaha yang dikehendaki oleh Alloh SWT adalah usaha untuk menyempurnakan agama yang telah diturunkan-Nya sesuai dengan agama yang dipeluknya, dimana bagi ummat Islam harus dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Inilah satu-satunya kepahaman dan keyakinan yang akan membawa perubahan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, yang telah terbukti sejak 1.500 tahun yang lalu.

Demikian pula hendaknya kita memandang permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya di ibu kota Jakarta. Karena Jakarta adalah tempat bermukimnya berbagai macam etnis suku bangsa, yang merupakan sebuah fenomena budaya yang unik, yang terlahir dari akulturasi berbagai budaya yang dibawa oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru nusantara. Dan bahkan dari belahan dunia lain seperti Arab, China, India, Eropah dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT: “Sengaja kuciptakan kalian terdiri dari berbagai suku dan bangsa, demikian agar kalian saling kenal mengenal”.

Demikianlah Alloh SWT berkehendak untuk menjadikan kawasan ruang terbatas di sekitar wilayah yang dulu dikenal dengan nama Batavia. Sebagai kota yang kaya dengan kombinasi budaya tempatan (Betawi) dan pendatang. Meskipun demikian, dibalik keragaman tersebut terbentuk perilaku kehidupan sosial yang egaliter, tidak mengenal pusat kebudayaan yang berpangkal pada pusat kekuasaan, sehingga melahirkan perilaku yang lugas, jenaka, jujur dan adil. Karena masyarakat Betawi senantiasa berpegang teguh pada azas ketaatan dalam kehidupan beragama. Azas inilah yang membentuk karakter masyarakat yang ramah, bersahaja dan toleran.

Namun dalam wujud kehidupan perkotaan yang terjadi saat ini, proses akulturisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan semua pendatang, mulai dari kalangan yang berpendidikan tinggi sampai yang tidak berpendidikan, memiliki tujuan yang sama yaitu mencari penghidupan yang lebih baik, sehingga sibuk mengais rejeki dan mengadu nasib. Tingkat kesibukan dan mobilitas yang tinggi dari migrasi desa-kota, tidak mampu lagi melanjutkan proses akulturisasi yang dahulu sudah mapan. Sebaliknya yang terjadi adalah proses akulturasi menjadi termarjinalkan atau tersingkirkan, sehingga azas dan jatidiri yang sudah lama terbentuk seakan menjadi lawas dan bahkan nyaris hilang.

Para pendatang tersebut raganya saja yang tinggal di Jakarta, namun hatinya tetap terpaut dengan daerah asalnya. Akhirnya kota menjadi seperti tidak berpenghuni, karena ikatan bathin antara warga dengan tempat tinggalnya telah dicabut oleh Alloh SWT. Jakarta hanya dipenuhi oleh para pendatang yang hendak memuaskan raga dan nafsu, bukan menjadikannya tempat untuk hidup dan menetap, karena tidak ada lagi perekat emosional, baik antar penduduk maupun dengan kotanya.

Tiap jengkal tanah dimanfaatkan semata-mata untuk mendapatkan kesempatan mendatangkan uang. Kota jadi terasa sumpek, padat dan kumuh, juga melelahkan dan membosankan, menyebabkan living and sosial cost yang tinggi. Sehingga ketakutan, kecurangan, ketidakadilan, kriminalitas, dan aksi protes/demonstrasi serta teror menjadi bagian dari kehidupan keseharian di Jakarta. Dengan kata lain, Alloh SWT telah mencabut keberkahan dan rahmat dari masyarakat kota dan negara ini.

Oleh karena itu dipandang sangat relevan apabila nilai-nilai positif perilaku Betawi yang pada awalnya berkembang dari proses akulturasi yang sudah mapan ini dapat digali dan diangkat kembali menjadi ikon model masyarakat perkotaan yang modern dan mandiri. Tidak ada lagi sekat-sekat kesukuan ataupun kebangsaan, menak (orang terhormat/bangsawan/ningrat/priayi-red) atau rakyat biasa serta perbedaan keyakinan.

Siapapun dan apapun suku dan kebangsaan serta agamanya, mereka yang tinggal dan menetap di Jakarta dan sekitarnya yang berazaskan pada ketaatan dalam kehidupan beragama. Sehingga wujud karakter dan perilaku positif Betawi, maka dia adalah Betawi, yang dapat disebut sebagai ruhnya Jakarta. Sebaliknya, siapapun mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, yang tidak berazaskan pada ketaatan dalam kehidupan beragama. Sehingga perilakunya tidak mencerminkan karakter dan perilaku positif Betawi, maka mereka bukan Betawi. Tetapi pada hakikatnya hanyalah para pemuas raga dan nafsu serta asosial, yang tidak ada kemampuan untuk memberikan kontribusi apapun bagi Jakarta sebagai tempat hidupnya, sehingga dapat disebut sebagai jenazahnya Jakarta.

Demikian pula Rosululloh SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang berdzikir itu dianggap hidup di sisi Alloh SWT, sedangkan orang yang tidak berdzikir itu dianggap sebagai orang mati mayat”. Maka dengan mudah bisa dipahami bahwa dengan berusaha untuk senantiasa menjaga ketaqwaan kepada Alloh SWT sebagai wujud ketaatan dalam kehidupan beragama pada setiap saat dan keadaan merupakan kunci utama agar Alloh SWT berkenan untuk merubah dan mengembalikan ruh kota Jakarta.

Dahulu, sejak kecil, anak-anak muslim Betawi rajin mengaji di Masjid dan Musholla serta mempelajari ilmu bela diri. Dengan mengaji dan meng’amalkan ilmu agama, mereka memperoleh dasar-dasar keagamaan yang kokoh, sehingga ketika telah dewasa mereka mampu untuk menjadi insan yang bertaqwa kepada Alloh SWT. Ilmu bela diri mengandung nilai-nilai kesatria, yaitu senantiasa membela yang lemah dan menegakan keadilan, kejujuran serta kesetiaan. Terdapat banyak cerita tokoh-tokoh legendaris yang mengandung nilai kesatria, keberanian melawan penjajah dan membela rakyat, bukan saja hanya secara fisik, tetapi juga secara politik, ekonomi, sosial dan budaya serta jurnalistik.

Sebuah kota, betapapun dipimpin oleh seseorang yang pandai, ahli, alim, bijaksana, berwibawa, dengan diiringi pembangunan fisik yang berkembang dengan pesat, tidak akan pernah mampu menyelesikan permasalahan kehidupan perkotaan jika masyarakatnya sulit diatur, banyak menuntut, asosial. Si kaya menjadi semakin serakah, si miskin menjadi semakin beringas, yang kuat menjadi semakin zhalim, dan yang berkuasa menjadi semakin sombong. Semua ini terjadi karena mereka meninggalkan ketaatannya dalam kehidupan beragama. Sehingga Alloh SWT merubah hati pemimpin mereka menjadi zhalim, sebagai balasan karena rakyatnya telah membelakangi agama mereka. Sebaliknya meskipun pada awalnya pemimpin suatu negeri zhalim dan banyak kekurangannya, namun apabila rakyatnya senantiasa menjaga ketaatan dalam kehidupan beragama, maka Alloh SWT akan merubah hati pemimpinnya menjadi lembut, dan kemudian akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi.

Membangun kota bukan sekedar membangun fasilitas dan sarana serta prasarana fisik kota saja, tetapi lebih kepada membangun sebuah peradaban. Sebuah komunitas yang sejahtera aman dan tenteram, yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi sebagaimana seharusnya manusia diciptakan oleh Alloh SWT sebagai mahluk paripurna dan paling mulia dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Alloh SWT: “Sesungguhnya Alloh SWT tidak memandang bentuk rupamu, tetapi Alloh SWT memandang hati-hatimu”.

Demikian pula seharusnya kita memandang sebuah kota, maka yang kita pandang adalah “ruh”-nya, bukan “jasad”-nya, sehingga kita akan memahami keutamaan usaha atas “ruh” tersebut. Apabila masyarakat bersungguh-sungguh membuat usaha atas “ruh” ini, maka Alloh SWT akan merubah hamba-Nya yang dilebihkan atas rizkinya bukan saja menjadi tidak serakah, tetapi bahkan menjadi dermawan dan tidak konsumtif serta hidup sederhana; yang miskin menjadi pandai bersyukur; yang memimpin menjadi lebih tawadu; yang kuat menjadi pembela dan pelindung yang lemah; yang lemah menjadi pandai berdoa. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tidak ada kekuatan lain yang dapat merubah perilaku kehidupan manusia kecuali hanya Alloh SWT sebagai penciptanya yang mampu membolak-balikan hatinya. Manusia hanya butuh pertolongan dari-Nya dan hanya kepada-Nya-lah seharusnya manusia menyembah, meminta tolong serta bergantung. Semua ini semata-mata agar manusia menyadari bahwa dirinya adalah mahluk Alloh SWT yang lemah dan tidak berdaya, serta sangat membutuhkan taufik dan hidayah dari-Nya.

Oleh karena itu usaha yang paling utama yang harus segera dilakukan, sebagaimana yang telah dituntun dalam agama, adalah usaha agar bagaimana Alloh SWT berkenan untuk menurunkan pertolongan-Nya. Dengan demikian niscaya Alloh SWT akan berkenan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjalankan amanah-Nya, sehingga dapat menjadi asbab tersebarnya kemakmuran di muka bumi, bukan asbab kehancuran.

Tidak berlebihan jika “Betawi Taat Agamanya”, merupakan modal utama yang dapat mendatangkan pertolongan dari Alloh SWT. Kita sangat membutuhkan pertolongan dari-Nya, bukan dari teknologi, bukan dari ekonomi, bukan dari politik, bukan dari kekuasaan, karena itu semua adalah mahluk yang diciptakan oleh Alloh SWT. Makhluk tidak akan pernah dapat merubah manusia menjadi lebih berahlak dan beradab, karena makhluk tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudharat kecuali seizin Alloh SWT.

Teknologi, Ekonomi, Kekuatan dan Kekuasaan hanya akan dapat menjadi sebab kemanfaatan apabila Alloh SWT berikan kepada orang-orang yang memiliki 4 kriteria kepemimpinan, yaitu Shiddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh.  Selain itu hanya akan menjadi sebab kemudharatan bagi ummat manusia, dan bahkan kehancuran bagi alam semesta ini. Perkara inilah yang menjadi tema dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang seharusnya menjadi usaha dan perhatian semua ummat beragama.

Shiddiq berarti benar dan membenarkan, dan tidak ada yang benar dan bisa dibenarkan dimuka bumi ini selain yang mutlak kebenarannya, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Oleh karena itu jelas bahwa ciri-ciri pemimpin yang utama adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai pedoman dan ‘amalan yang diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Amanah berarti bertanggung jawab, dimana tanggung jawab yang paling pokok adalah dihadapan Alloh SWT. Seorang pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Alloh SWT atas orang-orang yang dipimpinnya. Rosululloh SAW bersabda: “Apabila suatu kaum benar-benar beriman dan ber‘amal shaleh, maka pahala seluruh kaum tersebut akan dikirim dan dicatatkan di buku catatan amal pemimpinnya. Namun kebalikannya apabila iman dan amal suatu kaum salah, maka seluruh dosa dan kesalahan kaum tersebut akan dikirim dan dicatatkan di buku catatan amal pemimpinnya”.

Fathonah berarti cerdas, dimana pemimpinnya harus senantiasa membimbing masyarakat yang dipimpinnya untuk menjadi insan yang ber’ilmu serta memahami seluruh kehendak Alloh SWT yang melekat pada diri mereka. Sebagaimana yang disabdakan Rosululloh SAW: “Sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat akan kematian, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapinya”.

Tabligh berarti menyampaikan, dimana yang harus disampaikan adalah semata-mata perkara yang haq. Tidak ada perkara yang haq selain daripada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan format kerjanya adalah amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu seorang pemimping wajib berdakwah untuk mengajak kaumnya agar senantiasa meyempurnakan ketaatan dalam kehidupan beragamanya, serta bertabligh untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran mutlak yang telah diberikan oleh Alloh SWT melalui para Nabi dan Rasul-Nya.

Islam, Kristen, Katholik dan agama samawi lainnya sama-sama mengajarkan tentang ahlak dan budi pekerti yang luhur, yang mengandung seluruh nilai-nilai kehormatan dan kemuliaan. Demikian juga dengan ajaran-ajaran para leluhur bangsa, yang mengajarkan bagaimana akhlak dan budi pekerti untuk hidup berdampingan dan berhubungan dengan sesama mahluk, alam semesta, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman.

Demikian pula yang telah digambarkan oleh masyarakat Betawi pada era akulturasi yang sudah berjalan mapan, dimana telah terbentuk sentuhan antara berbagai agama dalam perdamaian dan kasih sayang. Dapat diambil sebagai contoh adalah warga Betawi di Ujung Aspal yang beragama Kristen/Katholik, dimana mereka tetap menjadi bagian yang utuh dari masyarakat Betawi. Demikian pula tampak jelas bagaimana klenteng-klenteng dari warga keturunan Cina telah melebur dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi, sehingga perayaan hari-hari besar mereka menjadi bagian dari warna kehidupan masyarakat Betawi. Semua ini menjadi bagian penting dalam membangun sebuah peradaban kehidupan kota.

Maka “Betawi Taat Agamanya” menjadi bagian yang paling azasi dalam pembangunan peradaban kehidupan kota yang modern. Warga Jakarta yang tidak taat kepada agamanya bukanlah merupakan bagian dari masyarakat Betawi, dan tidak memiliki hak sebagai warga Betawi. Bagi penduduk yang ber-KTP Islam, anak-anak mereka diajak kembali untuk mengaji di Mesjid/Musholla dan diajarkan seni bela diri berikut nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung didalamnya. Begitu juga dengan para orang tuanya, terutama laki-laki yang sudah baligh yang shalatnya belum di Masjid, maka diajak agar kembali memakmurkan Masjid-masjid minimal dengan sholat fardhu lima waktunya. Dengan demikian denyut kehidupan keagamaan Betawi masuk dalam sanubari masyarakat.

Demikian pula dengan warga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan agama lain yang diakui secara resmi oleh pemerintah, mereka juga harus diajak untuk ta’at kepada ajaran agama masing-masing serta menyempurnakan ibadah ditempat peribadatan masing-masing. Kalau masyarakat sudah benar-benar taat dengan agamanya, dan mengimplementasikan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dari ajaran agamanya, maka Alloh SWT pasti akan menurunkan rahmat dan keberkahanNya atas ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang diusahakan oleh masyarakat, sehingga akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan kota.

Meskipun lalu lintas kota padat, masyarakat tetap mengendarai dengan tenang, tidak saling berebut dan disiplin terhadap seluruh peraturan lalu lintas. Pedagang akan memahami ilmu berdagang, dan bersedia ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan, sehingga tidak mengganggu kepentingan umum, serta diberi keberkahan oleh Alloh SWT atas usahanya. Warga tidak akan mau membuang sampah sembarangan, karena memahami perintah Alloh SWT yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan, yang merupakan bagian daripada ciri-ciri masyarakat yang beriman.

“Betawi Taat Agamanya” menjadi solusi masyarakat yang mandiri, yang tidak bergantung kepada ekonomi, teknologi, politik dan kekuasaan, yang notabene akan senantiasa melekat kepada aparat pemerintah atau penguasa. Kemampuan untuk melepaskan diri dari harapan dan ketergantungan kepada mahluk inilah yang akan membawa kepastian turunnya pertolongan dari Alloh SWT, sehingga Alloh SWT berkenan untuk merubah nasib bangsa dan negara ini, khususnya bagi masyarakat Betawi. Pada akhirnya kecintaan kepada Jakarta akan menjadi perwujudan kesadaran dari warganya, dimana dia hidup dan berkehidupan, mulai dari lahir dan dibesarkan sampai dewasa. Baik dan buruknya kota Jakarta akan menjadi cerminan dirinya, tempat dimana mereka menyambut Rahmat dan Berkah atas rizki yang diberikan oleh Alloh SWT. Seluruh warga sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga jasmani dan rohani sumber-sumber penghasilannya.

Sesungguhnya Jakarta adalah miniatur Bhineka Tunggal Ika. Mulai dari Presiden, Menteri sampai gelandangan yang ada di Jakarta, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang ada berasal dari berbagai suku dan bangsa. Apabila wujud perilaku saling memberi, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mendahulukan, dengan sendirinya akan terwujud pula kesatuan bangsa, sebagai syarat untuk berdirinya bangsa yang besar.

“Komunitas Betawi Mandiri”, mengajak kepada semua warga ber-KTP DKI Jakarta untuk bersama-sama bergabung membangun peradaban “kehidupan kota yang modern” yang dapat menjadi “ikonnya” kota-kota lain di Indonesia, dan bahkan bagi kota-kota dunia. Oleh karena itu janganlah perkara ini hanya sampai berupa slogan saja. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah melihat kedalam diri kita lebih dahulu, dan berusaha untuk memperbaiki diri dengan menyempurnakan ketaatan kepada agamanya, untuk kemudian bergabung dalam “Komunitas Betawi Mandiri”, “Betawi taat Agamanya”, “Cinta Jakarta dan Bangsa”.

Demikanlah seharusnya yang menjadi maksud dan tujuan kehidupan bermasyarakat kota Jakarta. Masing-masing unsur dan kalangan warga bersedia untuk mengerahkan seluruh potensi dan amanah yang telah dititipkan oleh Alloh SWT kepada mereka, demi terwujudnya sebuah gerakan moral universal dalam mewujudkan masyarakat “Betawi Mandiri”. (Artikel kiriman dari Komunitas Betawi Mandiri)

Sejak kapan instansi P2B bersertipikat ISO (International Organization for Standardization)?
Tahun 2004 sudah mengawali ISO, dan baru pelayanan pada tingkat kecamatan untuk izin rumah tinggal jadi belum sampai bangunan yang tinggi. Setelah itu kecamatan selalu mendapat sertipikat ISO setiap tahunnya. Targetnya pada 2012 semua jenis bangunan sudah ter-ISO-kan.

Lalu jenis sertipikat ISO apa yang didapat P2B tahun ini?
Untuk yang sekarang ini (2011), delapan lantai keatas sudah mendapat ISO. Mulai dari pelayanan kewenangan dinas, kewenangan pelayanan sudin, maupun kewenangan pelayanan kecamatan, ketiga-tiganya mendapat ISO Pelayanan.

Apakah ke 42 kecamatan di Jakarta juga sudah bersertipikat ISO?
Yang disertifikasi masing-masing sudin baru dua kecamatan karena terkendala masalah mahalnya biaya. Tapi masing-masing sudin dan dinas sudah bersertifikat.

Tadi Pak Hari hanya menyebutkan ISO Pelayanan sedangkan di P2B ada juga pengawasan. Apakah pengawasan tidak mendapat sertipikat ISO?
ISO Pengawasan mulainya dari dinas yang dapat dan baru di mulai tahun ini dan sudah di audit. Tahun ini kita mulai dari yang kompleks, yaitu bangunan tinggi. Kalau ISO Pengawasan untuk dinas berhasil tahun ini, mungkin tahun depan ISO Pengawasan dikloning modelnya juga untuk sudin dan kecamatan. Tahun depan bukan hanya ISO pelayanan saja, tetapi ISO Pengawasan juga.

Jadi pengawasan pun harus bersertipikat ISO?
Memang selama ini kita melakukan pengawasan lemah karena belum ada SOP (Standard Operating Procedure)-nya. Sekarang SOP-nya mulai disusun. Dengan adanya ISO nanti pengawasan akan detil sekali. Pengecekan dan laporan akan lebih detil.

Lalu bagaimana dengan rencana penggunaan Building Inspector?
Sebelum Building Inspector bekerja, nanti Building Inspector akan memakai ISO ini untuk standarnya. Kita dahulu yang menerapkan ISO ini, baru setelah itu Building Inspector yang akan menggunakan ISO ini. Itu nanti yang akan kita kontrol dan audit. Building Inspector untuk bangunan tinggi itu untuk tahun depan.

Apakah petugas P2B nantinya bisa bekerja dengan sistem ini?
Petugas kita ini juga nantinya akan bersertipikat ISO, harus mengikuti pelatihan, ujian. Kalau sudah bersertipikat baru bisa mengawasi ke lapangan. Jadi ada peningkatan kompetensi. Kemudian, alat-alatnya pun harus bersertipikat ISO, yang harus lolos uji laboratorium. Alat ukurnya itu harus ditera. Jadi nanti, jika ada apa-apa atau bangunannya rubuh maka nanti petugasnya juga akan kena. Kualitas bangunan akan terukur, kualitas bangunan harus teruji. Jika petugasnya sudah bersertipikat, alat-alatnya pun sudah di tera sesuai ISO Pengawasan maka insya Alloh pengawasannya jadi lebih baik.

Mengapa dipilih perusahaan penerbit sertipikat ISO dari Jerman?
Dipilih TUV karena hasil lelang. Nanti ISO Pengawasan dari KAN. Tapi kalau tidak salah, KAN bantuan dari BSN (Badan Sertivikasi Nasional). Membantu supaya ISO Pengawasan ini bisa berjalan. Anggarannya dari mereka berupa bantuan manajemen mutunya. Tapi nanti konsultan yang memeriksa dan auditnya lelang.

Sebenarnya, apa tujuan utama dari sertipikasi ini?
Loh, kan kalau pengawasan itu menjamin supaya apa yang sudah dikerjakan sudah standar produk. Sekarang ini memeriksa bangunan bukan hanya harus sesuai dengan tata ruang, kita juga harus memeriksa kehandalannya. Oleh sebab itulah dibuat dengan sistem ISO Penga-wasan ini. Memang kalau di sebuah industri rumit, apalagi yang dipakai contoh oleh KAN adalah nuklir. Tapi setidaknya kita sudah bisa melangkah, lama-lama makin canggih, dan semakin canggih.

Negara apa di Asia yang sudah bersertipikat ISO?
Kalau di Vietnam, menurut teman-teman yang sudah kesana, itu SOP-nya mulai dari pemerintahan. Mulai dari pejabat hingga instansi-instansi ada SOP-nya hingga menjadi satu muara. Kalau disini baru mulai P2B.

Apa sisi positifnya?
Tidak ada pekerjaan yang tanpa SOP. Dengan SOP bisa kelihatan kerja yang ada kesalahan maupun yang ada kelalaian. Sekarang yang terjadi tidak bisa di ukur, karena tidak ada SOP-nya, lalu saling menyalahkan. Kalau pemerintahan itu sebetulnya fungsinya regulator. Yang sekarang ini, ya operatornya pemerintah, ya regulatornya pemerintah. Jadi semua-semua ditangan satu orang bukan di pemerintahan, harusnya sharing, kita ini hanya regulator. Yang operator itu bisa outsourching, orang lain. Maka Building Inspector itu nanti kita bayar, kita pilih, kita seleksi, bukan untuk pegawai negeri, tetapi untuk melakukan tugas-tugas tadi, kita yang mengontrol. Bila melakukannya tidak benar, melakukan manipulasi data, kita bisa cabut sertipikatnya maka dia seumur-umur tidak bisa lagi kerja sebagai Building Inspector.

Apakah fungsi P2B Pengawasan akan hilang digantikan Building Inspector?
P2B Pengawasan hanya mengontrol, apa laporan Building Inspector, kemana saja hari ini, apa hasil kontrol bangunan hari ini. Kalau nanti kita tidak usah terjun ke lapangan, kita yang buatkan jadwal ke lapangan untuk Building Inspector. Bahkan yang bongkar bangunan pun outsourching nanti. Jadi tinggal tentukan harga satuan sekian meter persegi dibongkar. Begitu ada Building Inspector, ada pelanggaran disana volumenya sekian, dibuatkan surat operasi bongkar, setelah bongkar buat fotonya sebagai tanda buktinya baru kita bayar. Pegawai kita hanya mengatur sistem saja, tanpa harus terjun langsung. Artinya sekarang, mohon maaf, SPB (Surat Perintah Bongkar) ada 100, yang bisa dibongkar cuma 10. Terus yang 90 lagi mau diapakan. Tapi kalau kita tidak terjun langsung, 100 itu akan kita program. Kenapa kita yang harus bongkar langsung, kita hanya mengatur lalu lintas pembongkarannya saja.

Seberapa efisien jika sistem ini diterapkan?
Kalau sekarang ini terlihat hanya asal kerja saja. Tidak ada produktifitas. Ini ada kasus besar, bangunannya sudah jadi. Kalau nanti tidak begitu. Laporan dari Building Inspector, ada surat perintah, bongkar. Kalau kita tidak lakukan bongkar, Building Inspector bisa lepas tangan, bukan. Kita yang salah karena tidak lakukan bongkar. Nah kalau kita bongkar sendiri, keteteran. Harus ada perusahaan yang siap 24 jam standby. Begitu ada laporan masuk, surat perintah bongkar, bongkar. Jadi kita betul-betul murni hanya regulator, operatornya outsourching. Outsourchingnya itu yang kita kontrol.

Jadi P2B sudah tidak lagi disebut regulator sekaligus eksekutor?
Ya kalau eksekutornya tetap dari kita tapi bukan kita yang bongkarnya. Sekarang, ya operator, ya eksekutor, ya regulator, semua jadi satu. Dan yang perintah dia-dia juga, bagaimana mau selesai kerjaan. Jadi kita mengembangkan sistemnya. Kalau semua pegawai kita sibuk, siapa yang mau mengontrol. Sekarang tugas kita regulator, mengatur sistem. Kita yang mikirin, yang mengerjakan orang lain.

Tapi kabarnya Pak Hari dalam waktu dekat ini akan pensiun. Bagaimana nantinya sistem tersebut?
Oleh sebab itu sekarang saya mengadakan sayembara untuk staf-staf saya, baik essolon 3 dan 4. Ada 10 tim dengan masing-masing wilayah ada dua tim. Dalam waktu sebulan setengah akan membuat platform program kerja P2B hingga tahun 2030. Hadiahnya kalau bagus menjadi essolon 2 menggantikan saya.

Siapa jurinya?
Dewan jurinya kita minta pak asisten, Biro Ortala, dari bank dunia, agar mereka semua merasa memiliki. Nanti sekitar akhir April mudah-mudahan sudah masuk hasilnya, nanti kita tunjuk dewan jurinya.

Penghargaan apa bagi kesepuluh tim?
Nanti kesepuluh hasil pemikiran dari tim kita terbitkan buku. Bila mendadak dalam lima tahun nanti ada pemikiran baru, tidak masalah, karena dokumentasi pemikirannya ada.

Bagaimana tanggapan masyarakat Jakarta mengenai sistem ini?
Ini perlu dukungan dari masyarakat juga, masyarakat perencana, masyarakat pengawas, masyarakat kontraktor. Tentu kita punya misi yang sama agar pembangunan di DKI ini mencapai tujuannya.

Apa harapan Anda jika sistem ini sudah berjalan?
Oleh sebab itu nanti setelah ISO berjalan, kontraktor yang ada di Jakarta harus punya ISO. Jadi dengan demikian, kontraktor yang tidak punya ISO tidak lagi dapat membangun di Jakarta. Bukan tidak mungkin, kontraktor harus ter-ISO-kan, perencana mungkin juga harus ter-ISO-kan, mungkin juga pengawas harus ter-ISO-kan. Kalau semua bekerja sudah sistem ISO, baik kontraktor, pengawas, perencana, pemerintahnya, semua sudah berizin ISO, baru bulat. Kalau pemerintahannya saja yang baru ter-ISO, ya tidak nyambung. Kita doakan sama-sama, karena sebentar lagi saya sudah tidak ada, sudah pensiun.

Sebagai anggota DPD yang mewakili kepentingan seluruh lapisan warga DKI Jakarta, Djan Faridz berusaha melakukan pengawasan yang efektif terhadap keserasian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta, agar pengelolaan wilayah DKI Jakarta dapat berjalan secara optimal. Djan Faridz juga mempunyai misi melakukan pengawasan terhadap perimbangan dan akunbilitas terhadap penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan untuk wilayah DKI Jakarta.

Kemampuannya dalam hal sosial politik dan juga pengalaman berwirausaha yang telah lama ditekuni memberikan inspirasi gagasan dan tindakan yang bermanfaat bagi warga DKI Jakarta yang dinamis dan relijius. Dengan bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta, Djan Faridz berusaha mengatasi persoalan kemacetan, banjir, penyediaan sarana publik dan persoalan sosial ekonomi warga Jakarta atas konsekuensi dinamika Jakarta sebagai kota metropolitan dan internasional.

Dengan kemapanannya saat ini, sudah sepatutnya Djan Faridz menjadi pemimpin DKI Jakarta guna mengabdikan diri terhadap warga Jakarta. Jiwa kepemimpinan Djan Faridz terlihat dari kemampuannya memanajemen beberapa perusahaannya yang kini telah maju. Hingga warga NU pun mengangkat Djan Faridz sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU DKI periode 2011-2016.

Sebagai seorang muslim yang taat beragama, Djan Faridz juga mengajak masyarakat untuk meneladani kepemimpinan Rosululloh SAW.

“Hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk meneladani kepribadian beliau untuk mampu melakukan transformasi sosial dan individual. Perjalanan Nabi Muhammad SAW sang Al Amim adalah model untuk kita semua dalam melakukan pemberdayaan umat,” kata Djan Farid dalam sebuah acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta baru-baru ini.

Jadi, apakah para pembaca setia Pijar Jakarta akan memilih Djan Faridz sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk peride akan datang? Apapun pilihan Anda, tentukan pilihan Anda dengan tepat dan jangan salah memilih!

Padahal di dalam hadits, Nabi SAW mengatakan, dalam doa beliau,” Ya Alloh ! Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku (pada hari kiamat) dalam rombongan orang-orang miskin” dan adapula hadits yang lain,”Aku melihat ke dalam Sorga, dan kulihat sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin…”

Dan di sisi lain nabi juga meyatakan hal yang sangat kontradiktif, bahwa kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran.
Entah mengapa Nabi SAW mengucapkan dua kalimat yang sangat berlawanan seperti itu. Satu sisi Nabi SAW mengungkapkan dirinya untuk disandingkan dengan kaum miskin, bahkan menyebutkan kaum miskin adalah golongan yang mendominasi dalam syurga, namun di sisi lain menyatakan kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Mungkin ada perbedaaan definisi miskin dari keduanya menurut beliau yang tidak pernah kita tahu sesungguhnya dalam arti kita belum bisa membedakan antara kemiskinan yang menjadikan jalan ke surga dan kemiskinan yang menjadikan jalan kepada kekufuran. Tetapi yang jelas, kemiskinan yang diungkapakan oleh Nabi SAW pada Hadits yang pertama tadi kadang membuat sebagian orang terjerumus dalam penafsiran yang ambigu.

Ada sebagian orang yang karena hadist pertama tadi, mereka cukup bangga dengan kemiskinannya. Padahal ketika dilihat secara jujur, dengan pemikiran seperti itu telah menjadikan dirinya lemah, menjadikan generasi penerus mereka lemah dan dengan begitu mudah untuk melakukan penyelewengan.

Kemunduran nyata yang terjadi di masyarakat Indonesia dimana-mana juga disebabkan oleh kelemahan orang Indonesia itu sendiri. Kelemahan yang paling pokok penyebab kekalahan itu adalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri, bahkan sekarang muncul seperti sebuah tren baru di acara tv yang mengumbar tentang ratapan orang miskin, dan tanpa malu-malu orang miskin tersebut menangis membuka kelemahan dirinya di depan publik.

Jadi kemiskinan yang seperti apakah yang disabdakan Nabi SAW dalam hadits tadi? Ataukah hadist itu menyiratkan sifat dasar manusia, khususnya pemeluk Islam, sebagai manusia yang tidak mampu menjaga diri ketika miskin hingga Beliau mewanti-wanti bahwa kemiskinan bisa mendekatkan pada kufur dan juga menyiratkan bahwa orang Islam tidak mampu menjaga diri ketika kaya dengan menunjukkan bahwa beliau lebih menginginkan duduk disamping kaum miskin.

Atau mungkin ada definisi lain lagi dari kata miskin menurut Rosul? Namun, Rosululloh SAW bersabda: “Yang aku khawatirkan pada ummatku bukan ujian musibah tetapi ujian nikmat”. Apakah ini sebuah pertanda bahwa Rosul lebih khawatir kepada si kaya yang bergelimang harta jatuh ke lembah nista. Karena biasanya orang-orang kaya selalu mempunyai keinginan membeli semua yang ada di dunia walaupun itu adalah maksiat yang sangat dilarang oleh Alloh SWT.

Bila ditinjau dari pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial, persoalan sosial ini dibagi dua domain besar. Domain pertama disebut masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Masyarakat yang karena hal tertentu dia mengalami masalah sosial. Sedangkan domain kedua, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Penanganan masalah sosial yang marak, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian. Masyarakat bersinergi untuk melakukan itu. Untuk mengetahui sejauh mana dan seperti apa cara mengatasi persoalan kesejahteraan sosial, utamanya yang terkait dengan program CSR (Corporate Social Responsibility).

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di DKI Jakarta, terus bertambah dan hingga September 2010 jumlahnya mencapai 62.433 jiwa. Tahun 2011 ini kemungkinan bertambah lagi seiring semakin banyaknya perantau di Jakarta.

Ke 62.433 PMKS tersebut tersebar di lima wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu, terdiri dari, Jakarta Pusat 9.086 jiwa, Jakarta Barat 13.982 jiwa, Jakarta Timur 25.218 jiwa, Jakarta Selatan 7.260 jiwa, sementara itu Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebanyak 6.887 jiwa.

Tingginya jumlah PMKS di Jakarta, membuat permasalahan kesejahteraan sosial itu semakin kompleks, karenanya harus ada lembaga swadaya masyarakat lain yang membantunya, utamanya dari pihak swasta.

Kita sadar jumlah PMKS dari waktu ke waktu terus bertambah, apalagi makin banyaknya pendatang ke Jakarta usai lebaran. Jadi sudah kewajiban kita membantu program pemerintah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di kalangan para penyandang masalah sosial.

Sesuai fungsinya, BK3S turut serta membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan serta meningkatkan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi seluruh warga Jakarta, atas dasar tanggung jawab bersama dalam suasana kekeluargaan.
Untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Jakarta, BK3S menggandeng 998 usaha atau yayasan Kesejahteraan yang terdiri dari 960 yayasan swasta serta 38 yayasan yang dikelola pemerintah. Tugas BK3S yaitu mengkoordinir yayasan atau usaha kegiatan sosial demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Jadi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Akhirnya, miskin koq forever?

Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat, Fauzi Bowo mempunyai kesan kuat ingin tetap memimpin Jakarta pada periode akan datang. Sejumlah kesuksesan juga di klaim pihak Fauzi Bowo telah diraih Jakarta semenjak dipimpin dirinya.

Meski persoalan mendasar yakni kemacetan dan banjir belum teratasi, namun di atas kertas kinerja pria yang akrab disapa Foke dan wakilnya Prijanto ternyata cukup baik. Paling tidak dalam hal ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Jakarta terus meningkat sejak dipimpin Foke.

Pihak Foke mengklaim, sejak tahun 2007 pertumbuhan ekonomi terus meningkat, tetapi karena pertengahan 2008 ada krisis jadi sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen. Tetapi tahun 2009 turun menjadi 5,01 persen akibat krisis, tapi ini masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,5 persen.

DKI juga mengklaim mampu menurunkan angka pengangguran sejak tahun 2007. Pada tahun tersebut penurunan pengangguran mencapai 12,5 persen. Pada tahun 2008 turun kembali sebanyak 12,16 persen dan pada tahun berikutnya 2009 turun 12,15 persen.

Di bidang pendidikan, DKI juga memiliki komitment yang tinggi untuk memajukan sektor tersebut. Hal ini tercermin dari meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Pemprov DKI juga menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk program penanggulangan banjir yang terus melanda Ibukota. Sebesar Rp1,677 triliun akan digelontorkan untuk membuat sarana dan prasarana antisipasi banjir. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan fungsi Banjir Kanal Timur (BKT), program normalisasi sungai, penataan waduk, drainase dan program lainnya. Harapannya agar dapat mengatasi 33 titik genangan di Jakarta.

Dalam bidang transportasi, Pemprov DKI telah membuat beberapa jembatan yang difungsikan untuk mengurai kemacetan. Pada tahun 2008 Jembatan Teluk Gong telah rampung dibuat. Tahun 2009 pembangunan Jembatan Latuharhari, Genit, dan Condet juga tuntas digarap.

Untuk tahun ini akan dilaksanakan pembanguan flyover di Bandengan dan Tubagus Angke untuk mengatasi persimpangan dengan perlintasan kereta.  Sedangkan flyover yang menghubungkan Kampung Melayu-Tanah Abang dan Jalan Antasari-Blok M direncanakan akan selesai pada tahun 2012 nanti.

Namun, sejak dilantik pada 8 Oktober 2007 lalu, kekayaan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terus naik. Saat ini kekayaan pria yang akrab disapa Foke tersebut mencapai Rp46,9 miliar dan US$ 200 ribu.

“Kekayaan saya Rp46.935.609.591 dan US$ 200 ribu yang saya laporkan sejak 26 Juli 2010,” ujar Foke saat menyampaikan laporan harta kekayaannya dihadapan KPK dan pejabat Pemprov DKI, Agustus 2010 lalu.

Foke menjelaskan jika kenaikan hartanya sebesar Rp8 miliar dan US$ 50 ribu tersebut karena nilai jual objek pajak (NJOP) hartanya naik. Harta sebesar Rp38,5 miliar pada tahun 2007 tersebut meliputi tanah dan bangunan, tiga buah mobil, lima buah sepeda motor, logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, benda-benda bergerak lainnya, ditambah giro serta surat-surat berharga lainnya. Lalu bagaimana rincian harta Foke yang saat ini mencapai Rp46 miliar dan USD 200 ribu tersebut. “Soal itu tanyakan juga ke KPK yah,” imbuhnya singkat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta Mayjen (TNI) Purnawirawan Nachrowi Ramli mengaku siap untuk menjadi gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2017. Jika nantinya ditetapkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti pilkada tahun 2012.

Nachrowi Ramli yang merupakan mantan Kepala Lembaga Sandi Negara oleh Musda itu ditetapkan sebagai satu-satunya bakal calon gubernur Jakarta masa bakti 2012-2017. Gubernur DKI Jakarta saat ini Fauzi Bowo juga adalah kader Demokrat.

“Bisa saja ada dua calon gubernur. Namun, biasanya partai hanya mencalonkan satu orang,” ucap Nachrowi yang merupakan putra Betawi.

Nachrowi menargetkan jika terpilih menjadi pemimpin eksekutif di Jakarta, ia mengatakan dirinya ingin menjadikan ibu kota Republik Indonesia itu sebagai kota negara yang bersih.

“Jakarta harus menjadi kota yang bersih, bebas dari polusi, sampah serta bebas dari tindakan nepotisme,” ungkapnya.
Ia mengemukakan pula bahwa pilkada tahun 2012 yang memilih gubenur dan wakil gubernur akan menjadi ajang pemanasan atau” warming up” bagi pemilihan presiden dan wakil presiden masa bakti 2014-2019. “Target saya adalah “memanaskan kembali” mesin-mesin partai,” tegasnya.

Akankah Nachrowi Ramli mampu menggeser Foke dari kursi Gubernur DKI Jakarta tahun depan? Kita tunggu saja!

Sebagai wilayah yang terletak di pinggiran kota Jakarta, Semanan hingga kini terkesan di pandang sebelah mata oleh para pejabat pemerintahan. Mungkin karena letaknya yang berbatasan dengan Tangerang. Sehingga, kesemrawutan tetap terjadi dan bahkan makin parah.

Padahal di Semanan saat ini mulai bermunculan perumahan elite setara Pondok Indah. Penduduknya pun terus bertambah seiring bertambanya peluang kerja dan usaha di Semanan dan sekitarnya.

Bicara mengenai Semanan, agaknya memang sudah harus segera dibenahi oleh Camat Kalideres selaku pemegang wilayah. Betapa tidak, Lurah Semanan yang sangat diharapkan dapat berperan besar mengatasi kesemrawutan terkesan berbuat banyak. Karena wilayah Semanan hingga kini masih tetap semrawut dan bahkan terlihat semakin kronis.

Untuk dapat masuk ke wilayah Semanan melalui Jalan Daan Mogot, kita sudah dihadapkan pada kemacetan krodit di depan Pasar Hipli. Tidak tanggung-tanggung, kemacetannya bisa mencapai ratusan meter hingga ke depan Terminal Bus Kalideres. Padahal, letak Pasar Hipli berada persis di seberang Kepolisian Sektor Metropolitan Kalideres.

Begitu banyak penyebab kemacetan yang terjadi di depan Pasar Hipli ini. Salah satu diantaranya adalah banyaknya pedagang kaki lima Pasar Hipli yang membuka lapaknya di parkiran Pasar Hipli. Yang membuat para pembeli memarkirkan kendaraannya hingga keluar Pasar Hipli. Sedemikian banyakkah pedagang Pasar Hipli hingga membuat lapak di parkiran atau memang pengelola Pasar Hipli tidak bisa mengelola pedagang dengan baik?

Kesemrawutan tidak hanya terjadi di depan Pasar Hipli. Di sepanjang Jalan Raya Semanan masih banyak titik konflik kemacetan parah yang dapat membuat stress pengguna kendaraan. Terkadang, pejalan kaki pun tidak dapat bergerak akibat kemacetan. Sungguh terlalu!

Sebenarnya, akses keluar masuk ke Semanan mudah dan murah jika dengan kereta listrik. Tapi bila menggunakan mobil maka akses tercepat adalah melalui jalan depan Pasar Hipli yang memang banyak digunakan warga setempat maupun tamu yang hanya sekadar berkunjung atau bekerja. Tetapi justeru jalan di depan Pasar Hipli inilah yang semrawut.

Ironisnya, pada Pasar Hipli bukan hanya luarnya saja yang semrawut. Di dalam Pasar Hipli pun saat ini telah terjadi kesemrawutan yang naga-naga-nya hanya menunggu waktu saja untuk meledak dan menjadi tidak terkendali.

Menurut seorang tokoh masyarakat Semanan, di Pasar Hipli saat ini ada seseorang yang mengaku-aku sebagai pengelola Pasar Hipli Baru. Bukan hanya itu, sang pengelola pun melakukan kutipan setiap hari kepada ratusan pedagang dengan kisaran ribuan rupiah. Langkah apakah yang sudah diambil oleh pejabat berwenang setempat?

Warga Semanan berharap agar kesemrawutan dapat ditanggulangi oleh pejabat instansi terkait yang berwenang. “Kalau kesemrawutan di Pasar Hipli tidak segera diselesaikan, bisa berdampak buruk bagi masyarakat,” ujar Imron, warga Semanan.

Dampak buruk yang dikatakan Imron bukan tanpa alasan. Karena, jika sudah semrawut bisa berlangsung lebih dari satu jam. Lalu bagaimana bila ada hal yang bersifat penting, seperti kebakaran atau orang sakit maupun melahirkan yang butuh cepat ke rumah sakit? Hanya Alloh SWT yang tahu.

Namun anehnya, kesemrawutan di Semanan pernah tidak nampak pada saat Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melakukan kunjungan ke Perum PIK Kopti. Apakah ini berarti pejabat setempat hanya akan bekerja menuntaskan kesemrawutan bila pimpinan tertinggi di Jakarta ingin berkunjung? Jika demikian alasannya, warga Semanan harus memaksa Gubernur DKI Jakarta untuk berkunjung setiap hari ke Semanan.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak mungkin, atau dengan kata lain ‘bagaikan merindukan bulan jatuh kepelukan.’ Tapi bila berharap instansi terkait bekerja serius menanggulangi kesemrawutan seperti pada saat Gubernur Fauzi Bowo berkunjung ke Semanan tentunya bukanlah hal yang sulit. Karena bila sesuatu dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh maka apapun itu pasti dapat diraih.

Jadi, apakah Camat Kalideres bersama instansi terkait lainnya dapat serius menyelesaikan kesemrawutan di Pasar Hipli? Kita tunggu saja!

Pembangunan di Jakarta Selatan terlihat begitu cepat dibandingkan dengan di wilayah lainnya di Jakarta. Salah satunya di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Di wilayah yang berbatasan dengan Tangerang ini seperti tidak terpantau oleh Sudin P2B Jaksel. Sehingga membuat oknum pejabat nakal Seksi P2B Pesanggrahan bermain mata dengan pemborong atau pemilik bangunan menciptakan pelanggaran terhadap tata ruang dan ketentuan.

Salah satu pelanggaran ketentuan yang cukup mencolok dapat ditemui di Jalan Sangrila II RT 011/01 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jaksel. Di lokasi tersebut dapat kita lihat dua unit bangunan bentuk gudang yang diduga untuk berolahraga futsal. Ironisnya, pada lokasi tersebut tidak tampak adanya plang izin mendirikan bangunan (IMB).

Sudin P2B Jaksel sudah sepatutnya mengambil sikap tegas dengan memberikan sanksi terhadap bangunan tersebut guna memberikan efek jera terhadap para pelanggar kebijakan Gubernur DKI lainnya. Sehingga citra baik Sudin P2B Jaksel tetap terjaga di mata masyarakat.

Program sosial Baygon yang mengajak masyarakat untuk bertindak sebagai juru pemantau jentik (Jumantik) bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Mengingat masih tingginya angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

“Kami peduli atas tingginya angka kasus DBD di Indonesia setiap tahun akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dimulai dari diri sendiri,” ungkap Marketing Director PT JHHP Hirajati Natawiria

Dalam mewujudkan kepedulian kami, lanjut Hirajati, sebagai produsen anti nyamuk yang telah dipercaya oleh masyarakat serta sebagai upaya yang berkelanjutan. Tahun ini Baygon menyelenggarakan Gerakan Nasional Cegah Demam Berdarah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kota setempat.

Sepanjang tahun 2009 saja, di DKI Jakarta tercatat 18.366 kasus DBD dengan angka kematian sebanyak 37 jiwa, disusul dengan kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

Baygon bersama Dinas Kesehatan setempat melaksanakan rangkaian program Gerakan Nasional Cegah Demam Berdarah diisi dengan kegiatan program perekrutan dan pelatihan jadi Jumantik. Para Jumantik baru inilah yang nantinya akan dilatih oleh para kelompok Jumantik yang telah dibentuk oleh Dinkes sebelumnya di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang selama Februari 2010.

Puncak acara Gerakan Nasional Cegah Demam Berdarah akan dilaksanakan di Senayan, hari Minggu, 7 Maret 2010. Jumlah jumantik yang diharapkan dapat direkrut dalam program ini adalah sekitar 5.000 orang.

Setelah Jumantik yang direkrut dari masyarakat telah terbentuk, kampanye akan diisi dengan Program pemantauan Jumantik “Bersih-Bersih” di perumahan tingkat kelurahan mulai Maret hingga Juni 2010 di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

Baygon mengajak masyarakat untuk ikut peduli atas pencegahan demam berdarah melalui program konsumen, yaitu setiap pembelian Baygon pencegah demam berdarah Aerosol, konsumen secara otomatis menyumbang Rp 2.000, pencegah demam berdarah Bakar/Coil Rp 100 dan pencegah demam berdarah MAT Elektrik sebesar Rp 500.

Pengumpulan dana juga akan dilakukan melalui situs jejaring sosial Facebook, dimana Baygon akan mengalokasikan Rp 500 untuk setiap orang yang bergabung dalam cause/ grup “Gerakan Nasional Cegah Demam Berdarah”. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu memberantas demam berdarah dengan pemberian layanan fogging gratis dan penyuluhan 3M PLUS di lima kota, yaitu Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, dan Semarang oleh Obor Berkat Indonesia.

Pengukuran kesuksesan kinerja Jumantik yang direkrut dari masyarakat akan dilombakan dalam “Kompetisi Kelurahan Bebas Demam Berdarah Terbaik” pada bulan Juni 2010. Dinkes akan berperan serta dalam penilaian deteksi keberhasilan area melalui indeks Angka Bebas Jentik (ABJ).

Wah, jika semua merk anti nyamuk melakukan hal yang sama, demam berdarah di Indonesia pasti berkurang. Baygon memang jaminan mutu dach…!

Perkembangan terakhir, penetapan Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemungutan suara ulang pilkada BengSel paling lambat pada 7 April 2010. Tak ada kepastian hukum apakah pemungutan suara ulang itu pun dapat berlangsung atau tidak. Kepastian hukum, salah satunya ditentukan oleh sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Namun, putusan MK pada Januari 2009 yang menjadwalkan pemungutan suara ulang pada Januari 2010 berlalu begitu saja tanpa sanksi apapun. MK malah mengeluarkan ketetapan yang memungkinkan penguluran waktu pemungutan suara ulang paling lambat pada 7 April 2010. Ketetapan yang keluar pada akhir 2009 pun tak menegaskan sanksi apapun jika pemungutan suara ulang itu tak juga terlaksana.

Ini adalah pelajaran berharga untuk para pemangku kepentingan pilkada, baik kontestan, konstituen, regulator, pengawas, maupun penyelenggara di berbagai tingkatan. Paling tidak, sengkarut persoalan hukum dapat membuat proses pilkada menjadi soal berkepanjangan.

Sebagai kilas balik, sidang MK pada 8 Januari 2009 membatalkan kemenangan pasangan Dirwan Mahmud-Hartawan (diusung PDIP, PKPI, PPP dan PKPB) dalam pilkada Kabupaten BengSel. Dalam sidang yang membacakan putusan Perkara 57/PHPU.D-VI/2008 itu, selanjutnya MK memerintahkan agar KPU BengSel menggelar pemungutan suara ulang untuk setiap pasangan calon. “Kecuali pasangan calon nomor urut 7 (Dirwan Mahmud dan Hartawan),” tegas majelis. Pemungutan suara ulang selambat-lambatnya harus diselenggarakan satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

Perkara tersebut diajukan Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah (diusung partai Golkar, PKS dan PNI Marhaen) pesaing Dirwan Mahmud dan Hartawan yang memenangi Pilkada dua putaran pada 2008 itu. Menurut MK H Dirwan Mahmud terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan yang diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun.

Dengan demikian, Dirwan tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam pilkada kabupaten yang beribu kota di Manna ini. Karena itu, lanjut Mahfud, keikutsertaan Dirwan Mahmud sejak semula adalah batal demi hukum (void ab initio). Apabila sejak awal Dirwan Mahmud tidak menjadi peserta dalam pilkada sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda dengan yang diperoleh pada pilkada putaran pertama maupun putaran kedua.

Putusan MK yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh Mahfud MD mungkin tak akan bisa dilupakan oleh Dirwan seumur hidup. Kemenangan Dirwan dalam pilkada Kabupaten BengSel yang sudah di depan mata malah dibatalkan MK. “Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) pilkada Kabupaten BengSel untuk periode 2008-2013,” ujar Mahfud.

Sikap tegas MK diambil karena Dirwan sebenarnya tak memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Dirwan pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang selama tujuh tahun. Di LP Cipinang, Dirwan menggunakan nama samaran Roy Irawan bin Mahmud Amran.

Pembuktian Dirwan adalah orang yang sama dengan Roy Irawan sempat berlangsung alot. Pada sidang sebelumnya, tiga orang saksi yang mengaku pernah satu penjara dengan Roy alias Dirwan dihadirkan. Selain itu, empat petugas LP Cipinang, tempat Dirwan bermukim dari 1985 hingga 1992, juga ikut memberikan kesaksian.

MK menilai keikutsertaan Dirwan pada pilkada BengSel tidak sah. Pasal 58 huruf f UU Pemerintah Daerah menyebutkan ‘Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. “Pihak terkait H Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi pasangan calon dalam pilkada Kabupaten BengSel karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun,” jelas Mahfud saat membaca konklusi putusan.

Lolosnya Dirwan sebagai calon bupati, menurut MK, merupakan kesalahan penyelenggara pilkada. KPU Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten BengSel yang telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan yang diterima tentang latar belakang Dirwan. “Kelalain tersebut menyebabkan seharusnya pihak terkait (Dirwan) tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum atau void ab initio,” ujar Mahfud.

Kuasa Hukum KPU BengSel Usin Abdisyah Putra Sembiring yang kecewa dengan putusan ini menolak bila KPU BengSel dianggap lalai. “KPU BengSel telah melakukan verifikasi,” tuturnya.

Usin mengakui verifikasi memang dilakukan di Pengadilan Negeri domisili Dirwan. Padahal, vonis yang dijatuhkan kepada Dirwan berasal dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat tindak pidana berlangsung.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dirwan, Arteria Dahlan menilai putusan ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Dengan perintah pilkada ulang ini, lanjutnya, MK telah menafikan suara rakyat. ‘Suara Tuhan’ itu telah dibatalkan oleh MK. Apalagi, isu Dirwan merupakan mantan napi sudah beredar sejak awal pencalonan. “Tapi buktinya masyarakat tetap memilih Dirwan,” tuturnya.

Pendapat berbeda

Putusan Pilkada BengSel ini tak diambil dengan suara bulat. Hakim Konstitusi Achmad Sodiki menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Sodiki meminta agar pasal 58 huruf f itu tidak ditafsirkan secara letterlijk. Bila ditafsirkan seperti itu, maka seseorang yang pernah dipidana lebih dari lima tahun telah dibuat ‘cacat’ seumur hidup dan tidak mungkin ada kesempatan menduduki jabatan politik lagi, seperti kepala daerah.

Menurut Sodiki, hukum mempunyai dua orientasi, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang. Dengan demikian, lanjutnya, masa lalu terpidana yang gelap harus memungkinkan dia mempunyai masa depan yang terang. “Karena masa depan yang terang, yang cerah, dan yang membahagiakan adalah hak setiap manusia,” tuturnya.

“Pasal 58 huruf f UU 32/2004 seyogianya ditinjau kembali kegunaannya atau ditafsirkan secara sedemikian rupa yang mencerminkan kearifan (wisdom) untuk memberikan masa depan narapidana yang lebih cerah dan manusiawi,” ujar Sodiki.

Putusan MK ini memang bersifat final dan mengikat. Namun, Usin masih melihat celah setelah mendengarkan dissenting opinion hakim Achmad Sodiki. Usin menyarankan agar pihak Dirwan mengajukan uji materi Pasal 58 huruf f itu ke MK. “Jeda waktu satu tahun ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan upaya hukum lain,” tutur advokat yang berasal dari Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) itu.

Berdasarkan catatan, syarat belum pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih untuk menduduki jabatan publik dalam sejumlah UU memang pernah diuji di MK. Kala itu, Budiman Sudjatmiko dan Henry Yosodiningrat mempersoalkan lima UU yang memuat ketentuan itu. MK memutus ketentuan tersebut konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional.

Dirwan mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten BengSel periode 2009-2014 yang telah dilaksanakan 15 Oktober 2008 lalu. Pilkada idu diikuti sembilan pasang calon kepala daerah dan berlanjut pada putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 6 Desember 2008.

Namun, pada 27 November 2008, pihak Reskan Effendi mengadukan dugaan pemalsuan data dan pembohongan publik. Laporan itu disampaikan Sekretaris Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional dan Informasi Negara Daerah Bengkulu, Anwar Sanusi, di Badan Reserse dan Kriminal, Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

“Jelas dia (Dirwan) sebagai calon bupati telah memalsukan data-data yang digunakan untuk mendapatkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari kepolisian dan surat keterangan tidak pernah dihukum yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri,” kata Anwar. Berdasarkan hasil temuan masyarakat, lanjut Anwar, Dirwan Mahmud bin Mahmud Amran alias Roy Irawan tersangkut masalah tindak pidana, yang sudah jatuh vonis dan dijalaninya lebih dari lima tahun di LP Cipinang.

Menurut dia, Dirwan tidak memenuhi Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 58 huruf F. Akhirnya perkara pun bergulir ke Mahkamah Konstitusi dan berakhir seperti ini. Namun, hingga setahun sejak putusan dibacakan, memang tak akan pernah ada pilkada ulang paling lambat Januari 2009. Apalagi pada 2009 MK memperpanjang batas waktu pemungutan suara ulang paling lambat pada 7 April 2009.

Sebelumnya, pada 7 Desember 2009, KPU BengSel datang ke MK untuk mengungkapkan ketiadaan dana untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Ketua KPU BengSel Juli Hartono mengungkapkan pihaknya memohon pertimbangan MK terkait kemungkinan terlampauinya batas waktu yang diberikan oleh MK untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut.

“Apakah setelah melewati batas, pelaksanaan pemungutasn suara ulang di tahun 2010 memiliki dasar hukum karena telah melewati batas maksimal dari putusan MK yakni satu tahun,” tanya Juli Harono. Saat ini, menurut Juli, KPU BengSel telah meminta anggaran untuk melaksanakan putusan MK tersebut akan tetapi masih dalam proses pembahasan di DPRD BengSel.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MK A Mukthie Fadjar menyatakan bahwa putusan MK memberikan waktu paling lambat satu tahun untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan asumsi cukup waktu. Hal itu tidak terlepas adanyan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.

“Pada dasarnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan wajib melaksanakan putusan MK. Untuk permasalahan anggaran dana itu bukan wewenang MK untuk membahasnya. KPU mulai dari Kabupaten sampai Pusat beserta Pemda, DPRD BengSel harus segera menemukan solusinya,” kata Mukhtie.

Mukthie juga mengingatkan bahwa MK tidak bisa memaksakan dan tidak memiliki juru paksa atas putusan MK. Namun, pemungutan suara ulang harus tetap dilaksanakan secepatnya agar tidak muncul permasalahan baru lagi karena terlalu lama. Menurut Mukthie, sebenarnya apabila anggaran sudah disahkan Desember 2009 maka pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan pada 7 januari 2010 sehingga tidak melanggar putusan MK.

Perintah MK menurut Muktie, belum mampu dilaksanakan karena tidak adanya anggaran dan bukan karena KPU beserta Pemda setempat tidak mau melaksanakan putusan. “Jadi apakah nanti ada penetapan penundaan atas pelaksanaan putusan MK kita lihat saja nanti. Tapi jangan melupakan bahwa KPU dan Pemda BengSel harus memiliki itikad baik untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang,” tegasnya.

Ternyata penetapan itu keluar. Maka pasangan Redho pun mengajukan gugatan. Walhasil, kisruh pilkada BengSel terus berkepanjangan.

Setelah MK memperpanjang waktu pemungutan suara ulang pilkada atas keinginan KPU BengSel, pasangan calon bupati dan wwakil bupati BengSel H Reskan Effendi SE dan Dr drh Rohidin Mersyah MMA (Redho) pun mengajukan gugatan ke MK atas ketetapan itu.

“Gugatan ini kami ajukan Senin, 4 Januari 2009, dan ditembuskan juga kepada Komisi II dan III DPR RI serta DPP partai pengusung (Golkar, PKS, PBB, dan PNI Marhaenisme,” ungkap Reskan Effendi. Menurut dia, tembusan ini bertujuan agar putusan MK juga diawasi pelaksanaannya sehingga kasus serupa BengSel tidak terulang.

Reskan menjelaskan, Putusan MK No 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten BengSel yang dibacakan pada Rabu 7 Januari 2009 memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BengSel untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H Dirwan Mahmud dan H Hartawan SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan. Namun, putusan ini dipastikan tidak terlaksana.

Sebaliknya, MK mengeluarkan Ketetapan No. 57/PHPU.D-VI/2008 pada 29 Desember 2009 yang mengabulkan permohonan KPU Kabupaten BengSel untuk memperpanjang pelaksanaan Putusan MK sampai dengan 7 April 2010. Dengan keluarnya ketetapan baru itu, pasangan Redho merasa dirugikan dan mengajukan gugatan baru ke MK.

“Alasan kami mengajukan gugatan ulang antara lain mempertanyakan sifat final putusan MK yang dianulir oleh dirinya sendiri melalui ketetapan,” ungkap calon bupati Rohidin Mersyah kepada Rakyat Merdeka. Menurut dia, ketetapan yang keluar pada 29 Desember itu dapat menjadi preseden buruk berupa pengabaian putusan MK oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Tanda-tanda pengabaian itu, kata Rohidin, sudah tampak karena Pemkab BengSel dan DPRD setempat tidak menganggarkan pelaksanaan pemungutan suara ulang. “Jadi kami juga membantah alasan KPU BengSel yang menyatakan ketiadaan dana,” ungkapnya.

Rohidin juga mengingatkan bahwa pengunduran waktu pemungutan ulang melalui penetapan MK perlu diuji kesahihannya. Alasannya, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan revisinya, UU No 12 Tahun 2008 belum mengatur secara tegas soal pengunduran waktu ini.

Ia juga menyayangkan bahwa ketetapan MK mengenai perpanjangan waktu pemungutan suara ulang hingga April 2010 ini tidak melibatkan para pihak terkait, antara lain kontestan pilkada. “Sementara para calon sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pemungutan suara ulang. Jelas kami dirugikan dengan keluarnya ketetapan MK ini,” ujarnya.

Selain itu, Reskan mengungkapkan, masyarakat BengSel akhirnya terseret dalam polemik mengenai putusan MK yang dinilai tidak tegas dan kurang konsisten. “Pengunduran waktu pemungutan suara ulang ini juga berpotensi konflik karena daftar pemilih tetap (DPT) yang digunakan KPUD didata 1,5 tahun lalu sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,” sambungnya.

Selanjutnya Rohidin mengkhawatirkan ketetapan MK yang memperpanjang waktu pemungutan suara di BengSel pun dapat ditunda kembali pelaksanaannya. “Kami sudah sejak jauh-jauh hari mengingatkan KPU BengSel untuk melaksanakan keputusan MK tepat waktu. Namun kenyataannya seperti ini,” kata dia.

Di samping wacana yang berkembang, para pemangku kepentingan pilkada di seluruh Indonesia jelas perlu mengantisipasi kasus BengSel ini. Patut juga dipertanyakan, sanksi apa yang akan dikenakan kepada mereka yang melalaikan putusan MK. Layak pun dicatat bahwa caretaker, pelaksana tugas, Bupati BengSel adalah Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin yang mendelegasikannya kepada pelaksana harian Asnawi A Lamat.

Yang paling krusial sebenarnya adalah kapan kepastian hukum di Indonesia semakin menguat? Sudah puluhan tahun wacana kepastian hukum beredar di tengah publik, utamanya di kalangan bisnis. Ironisnya ketidakpastian hukum malah menjalar ke bidang lain. Kapan bangsa kita bisa mengurus dirinya sendiri secara pantas?